Google-Facebook Wajib Bayar Media Lokal, Publisher Rights Akan Segera Disahkan

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Picture: Nawacita

Teknologi.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai leading sector di bagian teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) saat ini sedang membahas regulasi kewenangan cipta penerbit media massa (Publisher Rights). Rencananya peraturan ini bakal disahkan dalam corak peraturan presiden (Perpres) pada Maret 2023.

Apa itu Publisher Rights?

Berdasarkan pendapat nan telah dikemukakan saat Hari Pers Nasional (HPN) 2020, Publisher Rights adalah peraturan nan mewajibkan platform digital dunia untuk memberikan nilai ekonomi pada konten buletin nan diproduksi oleh media lokal dan nasional.

Artinya, media massa bakal menerima semacam royalti untuk konten nan disebarluaskan di platform digital global seperti mesin pencari (Google dan Bing), media social (Facebook dan Twitter), dan agregator buletin (Google News dan Yahoo News) nan mengambil konten media tanpa ada bagi hasil.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa telah terancam kelangsungan media massa nan bertanggung jawab, jujur, dan teliti. Hal ini disebabkan oleh platform asing nan menguasai  iklan digital sebanyak 60%.

“Artinya, sumberdaya finansial media berkurang terus, larinya ke sana (platform asing). Dominasi platform asing dalam periklanan menyulitkan media di digital,” ucap Jokowi pada puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Williem Iskandar, Deli Serdang, Sumut, Kamis. (9/2/2023).

Untuk itu, Jokowi mendorong seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk mendukung keberlangsungan media nan jujur ​​dan bertanggung jawab.

Baca juga: Google-Facebook-TikTok Tak Lagi Bisa Semena-mena, Jokowi Siapkan Aturan Ini

Jokowi meminta semua pihak krusial yang terkait untuk segera berjumpa dan menyelesaikan penyusunan peraturan tersebut sehingga bisa diterbitkan dalam corak keputusan presiden. “Dalam satu bulan harus selesai,” ucap Jokowi saat HPN 2023 nan disambut dengan tepuk tangan meriah dari perwakilan pers nan hadir.

Beberapa kementerian alias lembaga terkait serta media massa juga terlibat dalam obrolan ini, seperti Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) serta beberapa lembaga perwakilan pers lainnya.

“Ya semestinya (Maret 2023). Saya kira ya, lantaran itu pengarahan Presiden, maka kita bakal telaah secara marathon. Rancangannya sudah ada, bekalnya sudah ada. Kita tinggal telaah saja, matangkan, sempurnakan. Saya kira dalam tepat waktu, mudah-mudahan jika kita terus bekerja secara marathon, mungkin sebelum satu bulan, rancangan Perpres nan lebih sempurna bisa selesai,” ujar Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Informasi, di Media Center Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Indonesia Menjadi Negara Kedua nan Sahkan Publisher Rights

Picture: Merdeka

Australia dan Korea Selatan adalah dua negara nan mempunyai undang-undang seperti Publisher Rights. Pada bulan Februari 2021, Australia mengesahkan undang-undang baru yang disebut News Media Bargaining Code yang mewajibkan platform digital seperti Facebook dan Google untuk membayar media lokal jika konten mereka ditautkan di news feed alias hasil pencarian.

Menurut Usman, ketika publisher rights Perpers disahkan pada Maret 2023, Indonesia bakal menjadi negara kedua setelah Australia nan mengatur aturan ini secara progresif. Pasalnya secara regional di bagian bumi ini, Uni Eropa sudah mempunyai patokan ini. Namun, dalam corak Uni, bukan negara.

Jadi sebagai sebuah negara, hanya Australia nan mempunyai patokan ini. Sedangkan regulasi di Inggris, nan dikunjungi oleh team dari Indonesia untuk melakukan benchmark, masih dalam corak code of practice, belum dalam corak law alias undang-undang (UU). Kanada dan Amerika Serikat kini juga sedang membahas peraturan ini.

Baca juga: Tiru Australia, Indonesia bakal Buat Aturan untuk Google CS

“Kalau kelak kita punya regulasinya (publisher rights), kita bakal menjadi negara kedua setelah Australia. Di Asia belum ada, malah negara-negara di Asia mengintip Indonesia,” ucap Usman di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Usman membocorkan draft garis besar Perpres tentang publisher rights nan berisi mengenai substansi tanggungjawab platform digital untuk bekerja sama dengan perusahaan pers guna untuk mendukung jurnalisme nan berbobot serta untuk melaksanakan Perpres tersebut.

Untuk progres Perpres Publisher Rights ini, Usman mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mempercepat pembahasan aturan tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi waktu satu bulan untuk segera mengesahkan peraturan tersebut.

Tidak menutup kemungkinan bakal muncul lembaga alias badan baru nan bakal menerapkan  Perpres Publisher Rights. Namun, lembaga alias lembaga nan sudah ada pun tidak akan mengesampingkan perihal tersebut.

Meski begitu, Publisher Rights tetap dalam pembahasan nan terus digodok oleh Kominfo berbareng Dewan Pers dan pihak terkait lainnya.

(gfr)

Sumber Blog Teknologi Indonesia
Blog Teknologi Indonesia
close
Atas