Ini Cara Pemerintah Bikin UMKM Naik Kelas 

JAKARTA, duniafintech.com – Pemerintah saat ini tengah membangkitkan sektor UMKM kudu naik kelas, sebagai roda penggerak ekonomi Indonesia.

Bahkan tidak segan-segan pemerintah mendorong para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya dengan menggunakan teknologi digital.

Penerapan teknologi digital memang sangat berkembang di Indonesia, apalagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan transaksi finansial digital bakal mencapao Rp401 triliun.

Proyeksi transaksi digital tersebut tentunya bakal dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan UMKM agar naik kelas untuk meningkatkan sektor konsumsi masyarakat sebagai penyumbang PDB terbesar di Indonesia.

Baca juga: UMKM Fesyen di Indonesia Berpotensi Dulang Devisa

Lantas Bagaimana Upaya Pemerintah untuk Mendorong UMKM agar Naik Kelas?

UMKM Melek Teknologi Masih Minim

Managing Director & Partner Boston Consulting Group Haikal Siregar menjelaskan UMKM nan go digital mempunyai akibat langsung dan tidak langsung. Misalnya, untuk akibat langsung adalah penjualan rokok makanan naik 1 kali lipat. Kemudian, akibat tidak langsungnya seperti toko roti menjadi lebih mudah mencari bahan baku untuk produksi di UMKM.

Selain itu, Haikal menambahkan akibat dari digitalisasi UMKM terhadap efisiensi, meningkatkan daya saing UMKM dan meningkatkan penjualan sebanyak 1 kali lipat hingga 2 kali lipat jika dibandingkan dengan UMKM konvensional. Hal nan memicu peningkatan penjualan tersebut disebabkan lantaran jangkauan pemasaran UMKM menjadi lebih luas. Bahkan, aksesnya bisa menjangkau pasar internasional sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM.

“Dampak lainnya dari UMKM online adalah potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,3 kali lipat,” kata Haikal.

Dia mencontohkan seperti transaksi UMKM online di Tiongkok dan Jepang mengalami kenaikan hingga 78 persen, dari sebelumnya hanya 48 persen dan 84 persen dari 54 persen. Menurutnya peningkatan tersebut dikarenakan hasil inisiatif peerintah dengan membangun prasarana teknologi dan informasi, subsidi, mengimplementasikan peta jalan digitalisasi serta memacu UMKM untuk mengangkat teknologi mutakhir.

“Nilai ekonomi UMKM nan go digital berpotensi mencapai US$900 miliar di Tiongkok dan Jepang mencapai US$300 miliar di tahun 2024,” ujar Haikal.

Cara Pemerintah Persiapkan UMKM Siap Digital

Pemerintah mempunyai beberapa program untuk mendukung masyarakat siap digital. Program tersebut diantaranya adalah Literasi Digital Nasional dan Indonesia Makin Cakap Digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan untuk mendorong masyarakat siap digital, setidaknya pemerintah mempunyai beberapa aspek untuk mendorong masyarakat siap digital. Aspek tersebut diantaranya adalah peningkatan dari sisi literasi, aksesibilitas, keahlian dan ketenagakerjaan.

Menurutnya dengan membentuk masyarakat Indonesia siap digital merupakan prasyarat absolut untuk merealisasikan faedah ekonomi dan finansial digital. Untuk itu perlu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana agar terjadinya konektivitas lebih merata dan adil.

Airlangga mengaku pentingnya penguatan kerjasama dengan pihak swasta terutama Big Tech Firms untuk pengembangan aksesibilitas digital Indonesia. Oleh lantaran itu, pemerintah berupaya melakukan pengembangan skill digital dengan menyediakan danasiwa melalui program Digital Talent Scholarship.

“Pembentukan masyarakat Indonesia nan siap digital adalah prasyarat mutlak,” kata Airlangga.

Kementerian Perdagangan Targetkan 250.000 UMKM Terdigitalisasi

Kementerian Perdagangan menargetkan sebanyak 250.000 upaya kecil, mikro dan menengah (UMKM) terdigitalisasi melalui platform niaga elektronik alias niaga e-commerce.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan untuk mencapai sasaran tersebut, pihaknya memperkuat kerjasama GoTo (Gojek dan Tokopedia). Dia mencatat shopping daring terbukti bisa menghasilkan transaksi hingga Rp401 triliun, dengan digitalisasi UMKM terutama pedagang pasar rakyat.

“Untuk mewujudkan sasaran sebanyak 250.000 UMKM terdigitalisasi, kami siap terus bekerjasama dengan PT GoTo. Saya percaya GoTo dapat berkedudukan krusial sebagai platform digital nan mengintegrasikan on-demand services melalui entitas-entitas di dalam perusahaan,” kata Zulkifli.

Dia mengungkapkan digitalisasi pasar rakyat merupakan salah satu tugas nan diamanatkan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Perdagangan. Hal ini krusial dilakukan agar para pedagang pasar rakyat dapat bersaing dengan para pedagang nan menjajakan barangnya secara daring.

Dia menambahkan pihaknya bekerjasama dengan beragam loka pasar untuk membantu proses on boarding para pedagang ke dalam aplikasi. Salah satu nan sudah dilakukan ialah kerjasama dengan Tokopedia untuk mendorong pasar masuk ke dalam aplikasi Tokoperdia. Saat ini, program tersebut telah melangkah 10 pasar di seluruh Indonesia.

“Kerjasama dengan platform digital seperti Tokopedia bisa menyediakan wahana berdagang secara daring bagi Pasar Rakyat. Dengan digitalisasi, akses konsumen terhadap peralatan nan dijual bakal semakin mudah, dengan akses nan mudah diharapkan para pedagang dapat terus meningkatkan transaksinya nan diperoleh para pedagang,” kata Zulkifli.

Menteri Bahlil Akui Ada Pungli Dalam Perizinan UMKM

Perizinan Indonesia dikenal sangatlah susah untuk dilakukan oleh para pengusaha alias masyarakat sipil lantaran banyak tahapan manajemen nan kudu ditempuh untuk mencapai tujuan.

Kalaupun mudah dilakukan, pastinya kudu ada ‘orang dalam’ nan dapat mengurus hal-hal administrasi, belum lagi adanya pungutan liar (pungli) demi memuluskan perizinan.

Kenyataan perihal itu, diakui oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia. Dia mengungkapkan sungguh sulitnya para pelaku upaya mengurus perizinan seperti pelaku UMKM nan sudah mencapai 65 juta pelaku UMKM.

“Izinnya tuh susahnya minta ampun. Dipungut lagi. Betul toh?” kata Bahlil.

Menurutnya dalam perizinan manajemen saat ini tidaklah efisien lantaran kudu mengurus dari tingkat dinas, kepala bidang, bupati hingga tingkat menteri. Apalagi, dalam proses perizinan tersebut tetap dilakukannya lempar melempar kewenangan antara satu dinas dengan dinas lain.

“Sudah ketemu kepala dinas, kepala bidang, ketemu bupati lampau sudah teken izin. Malah nan pegang cap tidak datang. Sudah dapat cap surat, malah nomor surat nan tidak ada,” ujar Bahlil.

Dukungan Perbankan Tingkatkan Kredit UMKM

Industri perbankan merupakan salah satu sektor nan mempunyai peranan krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Intermediasi finansial oleh perbankan tetap tumbuh positif dimana secara year-on-year, angsuran mengalami pertumbuhan sebesar 10,62% pada bulan Agustus 2022 dengan ditopang oleh pertumbuhan di seluruh jenis angsuran pada kebanyakan sektor ekonomi.

Sektor perbankan juga diharapkan dapat mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa naik kelas melalui pembiayaan, termasuk dalam platform digital. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan pengarahan untuk meningkatkan porsi angsuran UMKM minimal 30% pada tahun 2024. Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah memerlukan support dari semua pihak agar dapat terlaksana dengan baik.

“Membaiknya permintaan masyarakat, diminta agar perbankan dapat menyelaraskan lending appetite ataupun penyaluran angsuran bagi bumi upaya guna memastikan support nan cukup bagi sektor pendorong pemulihan ekonomi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Airlangga mengungkapkan upaya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sendiri telah banyak nan menyasar kepada jenis angsuran konsumsi serta UMKM. Hal ini berpotensi menjadi buffer di tengah kondisi ekonomi dunia nan tetap penuh dengan ketidakpastian. Di tengah keahlian UMKM nan mulai bangkit seiring meredanya pandemi, keahlian BPR/BPRS juga diharapkan semakin terungkit.

Pemerintah Fasilitasi NIB Untuk UMKM

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berbareng Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membagikan nomor induk berupaya (NIB) kepada para pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Erick mengatakan pemberian NIB merupakan salah satu komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keberpihakan kepada UMKM. Erick berbareng Bahlil dan Menteri Koperasi dan UKM mengaku mendapat amanah langsung dari Jokowi dalam meningkatkan pemberian NIB bagi para pelaku UMKM.

“Bapak Presiden menekankan dan menugaskan kami serta Kemenkop UKM untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada UMKM, tidak hanya surat izin nan sudah bergulir nan angkanya nyaris tiga juta, melainkan juga pendanaan UMKM nan terus kita dorong,” ujar Erick.

Baca juga: GoTo dan Digitalisasi UMKM, Target Kemendag 250.000 UMKM

Erick menyampaikan dirinya dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga telah bermufakat untuk melakukan sinergi aset-aset milik BUMN dan Pemprov DKI Jakarta. Erick menilai sinergisitas antara BUMN dan Pemprov DKI Jakarta juga bakal memberikan perhatian dalam kelangsungan dan peningkatan skala upaya para pelaku UMKM di Ibu Kota.

“Kita mau sinergikan aset-aset pemda dan BUMN untuk UMKM, seperti nan kita sudah lakukan di Sarinah dan PosBloc, kita cari tempat lain juga agar UMKM ini punya tempat nan layak,” lanjut Erick.

Erick berambisi upaya pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas tak hanya membantu pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mengikis kesenjangan nan ada di Jakarta.

“Ibu Kota Jakarta nan megah tak mungkin megah tanpa kesetaraan, ini adalah salah satu corak intervensi mengenai kesenjangan nan makin tinggi di Jakarta. Tujuan kami di sini sama, mau memastikan UMKM sebagai dasar ekonomi kerakyatan dan fondasi Indonesia,” ucap Erick.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian NIB kepada UMKM menjadi kerjasama antara Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Bahlil menyebut realisasi pemberian NIB hingga Oktober telah mencapai nyaris 2,5 juta NIB dan ditargetkan mencapai 3 juta hingga akhir tahun ini.

“Alhamdulillah tadi juga banyak pelaku UMKM nan minta support ke Pak Erick, baik modal kerja, penyediaan tempat, dan lain-lain. Saya pikir ini corak terjemahan dari Bapak Presiden bahwa investasi jangan hanya mengurus urus nan gede-gede, tapi nan kecil-kecil juga kita urus,” kata Bahlil.

Baca juga: Menteri Erick: HIPMI Kolaborasi dengan UMKM Dorong Indonesia jadi Ekonomi Terbesar Dunia

Baca terus buletin fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com