Kementerian di Indonesia Mulai Jajaki Penggunaan Blockchain

Diskusi berjalan dengan empat pembahasan, ialah terkait potensi penerapan blockchain, isu-isu nan dihadapi, tren pasar, dan regulasi.

Asih Karnengsih selaku ketua ABI menyampaikan, kegiatan tersebut dirancang sebagai forum pertemuan antara pemerintah dan pelaku industri. Adanya keempat pembahasan dalam kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan Blockchain & Crypto Roadmap di Indonesia.

Joshua Foo, Direktur Regional, ASEAN dan Central Asia Chainalysis mengatakan, “Indonesia sukses menempati posisi 20 besar Indeks Adopsi Cryptocurrency Global 2022 kami, nan merupakan bukti potensi besar ekonomi blockchain di Indonesia. Kolaborasi sektor publik-swasta sangat krusial untuk memajukan masa depan ekonomi blockchain Indonesia.

Foo berambisi melalui kerjasama nan kuat ini, ekosistem blockchain Indonesia dapat terus berkembang dengan kepercayaan dan transparansi sebagai inti, dan menjadi penggerak ekonomi utama bagi negara.

Minat Kementrian Terhadap Blockchain

Andi Haryoko selaku perwakilan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan bahwa blockchain menjadi satu teknologi nan kudu diadopsi, salah satunya dalam sektor pemerintahan.

“Kedepannya blockchain dapat diadopsi dan dielaborasi dalam pengembangan smart city,” ungkap Andi.

Sepakat dengan pendapat nan diungkapkan Andi, Nilam Amalia Pusparini selaku perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dia menekankan kelebihan dari teknologi blockchain, salah satunya dari sisi Supply Chain Fishery. KKP mempunyai rencana dalam mengambil blockchain, salah satunya untuk ketelusuran produk perikanan.

Patria Susantosa selaku perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menyampaikan proses upaya nan ada dapat ditransformasi menggunakan blockchain dan dapat disimplifikasikan.

Rencana pengadopsian blockchain juga dapat dimulai untuk pembuatan katalog elektronik (eKatalog). Dimulai dari produk pengadaan, pembelian, kontrak, pengiriman hingga pembayaran (atau bisa disebut sebagai proses transaksi) nan bakal disimpan di dalam teknologi blockchain.

Antusiasme positif juga terlihat dari para penanggap, diantaranya, Zamroni Salim, Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan BRIN, dia beranggapan bahwa pentingnya literasi blockchain pada tatanan level masyarakat maupun pemerintah. Ini dapat membantu para penggiat blockchain di Indonesia untuk menyumbangkan buahpikiran dan kreativitasnya dalam mengangkat teknologi blockchain lebih massif.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi turut memberikan support kepada kementerian untuk lebih adaptif dalam belajar dan merencanakan penerapan blockchain.

Regulasi Perlu Jadi Perhatian

Robertus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana selaku Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BARESKRIM POLRI, dia menyoroti beberapa poin di antaranya terkait regulasi dan sanksi.

Dari sisi regulasi, Robertus mengatakan, kita kudu menelaah lebih jauh mengenai ruang lingkup nan dapat diatur dari sisi regulasi transaksi aset kripto. Kemudian, dari sisi hukuman kudu ada pengaturan lebih lanjut dan kudu dikategorikan nantinya, baik itu sebagai hukuman manajemen alias hukuman pidana.

Acara ditutup dengan keynote speech dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), nan disampaikan melalui virtual.

“Ekonomi Indonesia kedepannya tetap resilient, mengingat jumlah masyarakat nan besar dan konsumtif tentunya membawa potensi upaya online nan sangat menjanjikan. Industri kripto dan blockchain dapat menjadi bagian dari kesempatan dan potensi nan dapat dieksplorasi untuk masa depan,” pungkas Menparekraf Sandiaga Uno