Pemerintah AS Menunda Aturan Pajak Untuk Broker Cryptocurrency

Departemen Keuangan AS dan Internal Revenue Service (IRS) menunda tanggungjawab perusahaan aset digital untuk mulai melaporkan hasil dari transaksi pelanggannya.

Sumber Asset: Judge’s gavel created by freepik – www.freepik.com

Ketentuan masing-masing diperkenalkan dengan Undang- Undang Investasi dan Pekerjaan Infrastruktur , nan ditandatangani menjadi undang-undang pada akhir 2021, dan dijadwalkan mulai bertindak pada 1 Januari 2023.

Tujuan utama dari peraturan tersebut adalah memberlakukan peraturan sektor kripto nan saat ini bertindak untuk pialang sekuritas, adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak dari perdagangan koin dengan melaporkan untung dari operasi tersebut dalam corak 1099.

Namun, patokan tambahan diperlukan untuk menegakkan undang-undang tersebut, termasuk mendefinisikan ruang lingkup istilah “perantara” para kritikus telah menunjukkan bahwa saat ini istilah tersebut terlalu luas dan mencakup entitas seperti penambang nan mungkin tidak dapat mematuhi peraturan tersebut.

Baca Juga :Presiden Brasil Menandatangani RUU Kripto Menjadi Undang-Undang Resmi

Pada hari Jumat, Departemen Keuangan dan IRS memberikan pedoman transisi mengenai masalah tersebut. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa perusahaan kripto tidak diharapkan untuk melaporkan informasi tambahan sehubungan dengan aset digital sampai peraturan akhir diadopsi dan dicatat:

“Broker tetap diwajibkan untuk mematuhi norma dan peraturan nan ada.”

Pihak berkuasa juga menekankan bahwa pedoman tersebut hanya bertindak untuk pengembalian nan diajukan oleh pialang sementara pembayar pajak tetap perlu melaporkan setiap pendapatan nan diterima dari transaksi nan melibatkan mata duit kripto.

“Mereka juga diharuskan untuk menjawab pertanyaan aset digital di laman 1 dari Formulir 1040PDF alias Formulir 1040-SRPDF,” perincian pemberitahuan tersebut.

Dalam pengumuman lain nan dirilis pada 23 Desember, IRS juga mengatakan menunda patokan baru nan mewajibkan organisasi penyelesaian pihak ketiga, seperti Paypal, Venmo, Cash App, dan dompet digital lainnya, untuk melaporkan transaksi melampaui $600 hingga pajak tahun berikutnya.

Batas minimum baru, diturunkan dari nan sebelumnya lebih dari 200 transaksi per tahun, diberlakukan dengan rencana pengamanan Amerika tahun 2021. Awalnya bertindak untuk transaksi nan terjadi pada tahun almanak 2022, nan sekarang dianggap sebagai “ periode transisi.”

Sumber : www.freepik.com